MENANTI PROGRAM 1000 PERPUSTAKAAN DI BANTEN

MENANTI PROGRAM 1000 PERPUSTAKAAN DI BANTEN

Oleh Aip Rohadi

(Dewan Perpustakaan Provinsi Banten)

 

Dalam dunia literasi Indonesia, sudah lama sekali kita dicap lemah dalam hal minat membaca. Kita disebut miskin bacaan. Generasi kita tertinggal dari negara-negara lain. Mengenai minat baca yang pincang tersebut, kabar yang tidak sedap itu datang.  Dalam studi "Most Littered Nation In the World" yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity belum lama ini, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61). Sampai di sini, kita tentu bertanya, kenapa bisa demikian? Toko buku memang cenderung sepi. Tetapi di sisi lain, jika kita melihat pameran buku yang menawarkan harga miring, masyarakat berduyun-duyun, rela berdesakan, dan mengantri panjang di kasir, demi mendapatkan bacaan. Selain itu, hingga hari ini, setiap pejuang literasi menembus daerah pelosok membawa buku-buku, selalu saja disambut antusias, terutama anak-anak. 

Sampai di sini, kemudian muncul pertanyaan; apa benar minat baca masyarakat kita rendah? Buktinya jika harga buku terjangkau, minat mereka membeli bahan bacaan menjadi tinggi. Anak-anak di pedalaman yang jarang bersentuhan dengan buku-buku pun terlihat ‘kelaparan’ membaca. Dengan kata lain, ada banyak aspek yang harus dikaji ulang perihal rendahnya minat baca. Selain aspek daya beli, masalah akses buku kepada calon pembaca, nampaknya harus menjadi perhatian bersama.

Duta Baca Indonesia Najwa Shihab pun nampaknya menyepakati hal tersebut. Baginya, sulitnya akses terhadap bahan bacaan, terlebih di pelosok-pelosok Indonesia ternyata menjadi penyebab angka literasi di Indonesia sangat rendah. Ini tentu saja berkaitan erat dengan masalah pendidikan di Indonesia. Senada dengan Najwa, Ketua Forum Taman Bacaan (FTBM) Indonesia, Firman Venayaksa, sangat tidak sepakat kalau minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Menurutnya, ini hanya persoalan akses buku saja yang masih kurang.

Menyikapi hal tersebut, pada akhirya banyak pejuang literasi di Indonesia mencoba mendekati calon pembaca. Di Bogor ada seorang tukang jamu yang turut prihatin, lalu ikut memboyong buku-buku di sepedanya, menjajakan dan mengkampanyekan bacaan kepada para pembeli jamunya. Di daerah Purbalingga, kuda dipakai menembus medan terjal masyarakat di Gunung Slamet. Tak hanya kuda, sepeda, bahkan motor, bemo, angkot, kini dipakai oleh mereka yang jiwanya terpanggil meningkatkan minat baca masyarakat.

Sementara di Banten, gerakan Motor Literasi (Moli) yang digagas Firman Venayaksa sebagai ketua FTBM telah menempuh daerah-daerah terpencil di Banten sekaligus juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagi bahan bacaan untuk saudara-sudaranya yang kesulitan mendapatkan buku. Ibarat peribahasa sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, gerakan Motor Literasi yang juga bekerjasama dengan para Rider di Banten, secara tidak langsung mengikis anggapan negatif masyarakat terhadap keberadaan geng motor yang kadung diberitakan media tanah air sebagai sekumpulan manusia yang rajin melakukan anarkis bahkan brutal.

Perjuangan aktivis literasi pun langsung mencuri perhatian Istana Negara dan mendapat tanggapan positif dari Presiden Jokowi. Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Mei lalu, mereka diundang Presiden Jokowi. Dari pertemuan itu, lahirlah program pemerintah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia berupa pengiriman paket buku gratis pada tanggal 17 setiap bulan ke sejumlah taman baca di seluruh pelosok Indonesia. Dukungan pemerintah serta kehadiran BUMN untuk turut andil demi kepentingan generasi Bangsa ini tentu saja kabar yang menyejukan bagi pegiat literasi yang selama ini berjuang secara sendiri-sendiri tanpa pamrih.  

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam teks pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah cita-cita bangsa dan menjadi tugas bersama rakyat Indonesia. Masyarakat tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Menyebarkan buku ke penjuru negeri adalah salah satu cara demi cerdasnya generasi ini bukanlah perkara mudah. Terlebih selama ini, mereka melakukan itu semua karena panggilan nurani yang gelisah melihat kondisi anak negeri. Hingga kemudian para pegiat bahan bacaan bersatu padu, membuat komunitas-komunitas literasi dan taman baca hingga kegiatan mereka yang selama ini tercerai berai, mulai terorganisir dengan lahirnya forum-forum literasi berkelas nasional.   

Akan tetapi hal itu tentu saja belum cukup untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan bahan bacaan. Butuh sokongan dan dukungan pemerintah yang seyogyanya bisa membuat sistem kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita luhur tersebut. Biasanya, jika pemerintah sudah mengeluarkan ‘fatwa’ dukungan, bahkan menyatakan akan melakukan pemerataan akses bahan bacaan di tanah air, maka keterlibatan pihak swasta bukan sesuatu hal yang sulit lagi.

Terkait peran pemeritah memuluskan program bahan bacaan, ada kabar sedap bagi kita warga Banten. Meski perhelatan Pilkada Banten telah berelalu, namun masih menyisakan angin segar bagi para pegiat literasi dan perpustakaan. Waktu itu, Gubernur Petahana Rano Karno dan lawan politiknya Wahidin Halim, ternyata sama-sama memiliki “niat baik” dalam hal pemerataan akses bacaan. Jika Rano mengusung konsep 1 desa 1 taman baca, maka Wahidin Halim menawarkan konsep 1000 perpustakaan di seluruh Banten yang tertuang dalam visi dan misinya.

Hari ini, masyarakat Banten telah memilih Wahidin sebagai gubernur baru di Provinsi Banten. Banyak warga berharap aspirasi dan cita-cita mereka sejalan dengan program gubernur terpilih. Lebih bahagia jika gubernur merealisasikan janji-janji politiknya dengan segera, mengingat tradisi alam demokrasi Indonesia ini kadang kerap jalan di tempat. Setiap ganti pemimpin, maka program dan kebijakan pendahulu dicopot dan dibongkar, lalu mereka mendadak seperti petugas SPBU yang kerap bicara; mulai dari nol, ya.

Sebagai masyarakat, kita tentu sudah seharusnya menyikapi program 1000 perpustakan tersebut agar tidak hanya menjadi slogan politik yang sengaja dijual untuk meminang hati rakyat demi memuluskan usaha menduduki singasana orang nomor satu di Banten. Rakyat, terutama kita sebagai penggiat perpustakaan, harus terus mengontrol program tersebut terlaksana betul, dilakukan dengan bersih dari praktik kotor agar manfaatnya bisa dirasakan betul oleh rakyat Banten.

Mengapa hal ini perlu dilakukan? Ada beberapa catatan dari penulis, mengingat langkah realisasi program 1000 perpustakaan yang kabarnya akan mengeluarkan dana sebanyak 100 milyar rupiah tersebut masih dinilai lemah dari beberapa aspek mengingat akan “berbenturan” dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang sudah ada di provinsi Baten tentang pembangunan perpustakaan.

Di Banten, menurut data yang dipaparkan oleh Dr. Riche Cynthia Johan, ketua Prodi Perpustakaan dan Informasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) saat menjadi pemateri dalam Rapat Bersama Penyusunan Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, Banten memiliki 2.186 perpustakaan yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Perinciannya adalah; perpustakaan desa sebanyak 380 unit,  perpustakaan pesantren 43 unit, perpustakaan sekolah 1697 unit, perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 39 unit, serta perpustakaan khusus sebanyak 27 unit.

Yang menjadi pertanyaan terkait program 1000 Perpustakaan yang digadang-gadang mengalokasikan dana 100 juta persatu perpustakaan tersebut akan berada di mana? Apakah memang 1000 perpustakaan itu bersifat mandiri, dengan kata lain secara pembangunan bersifat terpisah ataukah hanya memaksimalkan perpustakaan yang ada? Ini tentu harus dirumuskan terlebih dahulu secara jelas dan transparan.

Selanjutnya, program tersebut nampaknya akan bersinggungan dengan program pembangunan perpustakaan yang sudah ada  di provinsi Banten. Sebut saja, jika 1000 perpustakaan tersebut sebagian dibangun di sekolah, terutama tingkat dasar dan menengah, tentu akan bersinggungan dengan penganggaran alokasi dana BOS yang sudah mencantumkan item rehabilitasi perpustakaan sekolah. Jika kemudian, program 1000 perpustakaan dibangun di desa, maka ini juga akan berhadapan dengan program dari kementrian desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mengucurkan dana 1 milyar untuk setiap desa di Indonesia, yang salah satu itemnya harus digunakan membangun perpustakaan desa. Lebih spesifik untuk wilayah Pandeglang, program 1000 perpustakaan ini juga akan bertemu dengan Program Taman Pintar yang sudah digagas pemerintah setempat dengan menggandeng dana CSR dari swasta.

Berangkat dari sini, penulis melihat ada celah-celah yang bisa saja disusupi oknum tak bertanggung jawab mengingat dana program tersebut cukup besar jika tidak diawasi oleh masyarakat. Bisa saja, nanti program tersebut yang sejatinya digunakan untuk pembangunan fisik dan koleksi bacaan, kemudian disulap menjadi pengadaan koleksi saja, sementara anggaran untuk fisiknya ditilep karena memang bangunannya sudah ada. Atau bahkan sebaliknya, hanya membangun fisiknya saja, sementara dana pengadaan koleksi bukunya dibumihanguskan karena memang penerima dana sudah memiliki banyak koleksi bacaan.

Masalah lainnya adalah masalah tender pelaksanaan pembangunan yang kerap asal dan tidak maksimal. Tentu saja, penulis selaku masyarakat Banten, berharap program 1000 Perpustkaan Gubernur Banten Terpilih saat ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) sehingga dana pembangunan realisasi program tersebut bisa langsung disalurkan Gubernur tanpa ada pihak lain yang bisa saja hanya akan menjadikan dana 100 milyar tersebut sebagai ajang bacakan semata. Pada akhirnya, kita sebagai warga Banten, terutama para pegiat literasi, menanti kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan kita yakni mampu mencerdaskan bangsa.