Sertifikasi Pustakawan Menuju Profesionalisme

Sertifikasi Pustakawan Menuju Profesionalisme

Sertifikasi Pustakawan Menuju Profesionalisme

Oleh Iman Sukwana*

Pendahuluan

Pustakawan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bahwa  Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.  Sementara pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, walaupun pengertiannya masih dibatasi pada lingkup PNS --belum pada tataran pustakawan secara umum-- sebagaimana dinyatakan bahwa Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.

Adapun pengertian Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Dimana Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Pelayanan Perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Sementara Pengembangan Sistem Kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem kepus-takawanan  yang meliputi pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan/pengkritisan karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan.

Tenaga perpustakaan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Adapun kewajiban Tenaga Perpustakaan memberikan layanan prima terhadap pemustaka, menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif, memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu yang termasuk tenaga perpustakaan adalah pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan harus memiliki kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Pustakawan juga adalah sebuah profesi. Dimana profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. Dan bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu, baik jenis maupun kualifikasinya.  Adapun ciri-ciri sebuah profesi adalah terlatih, memberi jasa untuk umum, bersertifikat, anggota ogranisasi profesi

 

Kompetensi Pustakawan

Pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014, pasal 34 disebutkan bahwa kompetensi pustakawan meliputi 1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. 2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja. 3) Kompetensi personal sebagaimna dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. 4) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Kondisi pustakawan saat ini yang menyebabkan mereka perlu di sertifikasi adalah karena tuntutan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong education), memiliki daya saing di lingkup lokal, nasional, regional dan global. Kemudian profesi pustakawan  harus didasari kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kompetensi kerja yang merupakan kontrol terhadap pengembangan kualitas SDM. Pada Peraturan Pemerintah  No. 24 Tahun 2014, Pasal 35, disebutkan bahwa 1) Pustakawan harus memilik sertifikat kompetensi. 2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier pustakawan. 3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup aspek-aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktkan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Selain pustakawan memiliki kompetensi, harus dibuktikan pula dengan sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, dan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap ko petensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Adapun tujuan sertifikasi adalah untuk mengembangkan SDM agar dapat memiliki keahlian yang spesifik sesuai dengan tuntutan dunia kerja, dan mengembangkan profesionalisme yang berkesinambungan.

Cakupan Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan (SKKNI, 2012). Kompetensi meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun cakupan kompetensi terdiri atas pendidikan formal yang sesuai dengan profesi, pelatihan kerja yang sesuai dengan profesinya, dan pengetahuan yang didapat dari pengalaman kerja. Sementara cakupan Keahlian Kompetensi terdiri atas Kompetensi melaksanakan tugas pekerjaan (Task Skill), Kompetensi mengelola tugas pekerjaan (Task Management Skill), Kompetensi menghadapi keadaan darurat (Contingency Management Skill), Kompetensi menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja (Job/Role Environment Skill), Tanggungjawab dan bekerja sama dengan orang lain (Transfer Skills) atau skill for employability)

Cakupan Sikap Kerja kompetensi adalah memiliki sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor Peningkatan Kompetensi Pustakawan

Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kompetensi pustakawan adalah pertama, Faktor Individu. Individu pustakawan perlu menyadari kelemahan-kelemahannya selama ini sehingga kurang berkemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kepustakawan. Hal ini dapat dilakukan dari individu ke individu dengan membangun semangat kebersamaan. Disini perlu adanya wadah koordinasi antar pustakawan yang dikoordinir oleh para pustakawan senior. Keberadaan wadah koordinasi tersebut jangan sampai diartikan sebagai sebuah wadah tandingan bagi pihak-pihak tertentu. Individu pustakawan juga perlu meningkatkan pemberian layanan prima terhadap pemustaka; menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Kedua, Faktor Institusi. Institusi adalah instansi dimana pustakawan berkiprah dalam pengabdiannya. Setiap pimpinan instansi atau kepala perpustakaan harus mempunyai sifat-sifat diagnosis, artinya harus mampu memahami situasi lingkungan pekerjaannya, termasuk memahami keinginan para pustakawan untuk memajukan dirinya. Pembentukan kelompok-kelompok pustakawan menurut jenjang kepangkatannya merupakan tanggung jawab pimpinan/kepala perpustakaan dalam upaya peningkatan kompetensi pustakawan. Pembentukan kelompok-kelompok tersebut dengan surat keputusan kepala perpustakaan atas usulan para pejabat dimana pustakawan ditempatkan. Umpamanya di Perpustakaan Nasional RI usul pembentukan kelompok-kelompok pustakawan itu dilakukan oleh para kepala pusat, direktoral dan sebagainya. Di Badan Perpustakaan misalnya di usulkan oleh kepala-kepala bagian atau bidang. Tugas kepala instansi/perpustakaan adalah mendorong, menyemangati, memberikan fasilitas dan sebagainya kepada para pustakawan, atau memperlakukan secara adil, bijaksana antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional pustakawan. Disinilah perlu adanya kemampuan adaptasi dan kemampuan komunikasi bagi setiap pimpinan suatu pustakawan agar dapat mendayagunakan para pustakawan. Kalau perlu pimpinan memberikan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi pustakawan yang dikelola oleh pustakawan sendiri agar menjadi pustakawan yang mandiri. Bukankah  Tenaga perpustakaan berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;  pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas?

Ketiga, Faktor Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan pemustaka terhadap sumber daya perpustakaan, pustakawan hendaknya dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerjasama ini juga hendaknya dapat menjadi wahana untuk persamaan persepsi terhadap pelaksanaan kompetensi pustakawan.Demikian pula halnya, masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan disamping itu juga masyarakat dapat berfungsi kontrol terhadap kinerja dan kompetensi pustakawan.

Keempat, Faktor Tim Penilai dan Angka Kredit. Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut Objektif dalam memberikan penilaian, menghindari dendam pribadi, tidak menganggap pustakawan yang dinilai sebagai ancaman, dan sebagainya, Adil, Fair dan jujur serta merasa bertanggung  jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa atas pemberian penilaian sehingga dapat dipertanggung jawabkan, Profesional, Memiliki kesadaran bahwa dirinya menjadi bagian integral dan sistem pembinaan SDM aparatur, Memiliki tanggung jawab sebagai ujung tombak dalam membina jabatan fungsional dan penilai harus mampu bertanggung jawab terhadap hasil penilaian dan hasilnya disampaikan kepada pustakawan atau yang bersangkutan secara utuh dan menyeluruh, Mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai supaya penilaiannya sesuai dengan realitas/fakta yang ada, Penilai hendaknya mendasarkan penilaiannya atas benar salah (right or wrong), baik atau buruk, terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga hasil penilaiannya jujur, adil, dan obyektif. Penilaian tidak boleh mendasarkan penilaiannya atas fisis rasa supaya penilaian bukan didasarkan atas suka atau tidak suka (like or dislike), Penilai harus mengetahui secara jelas uraian pekerjaan dan angka kredit dari setiap kegiatan/pekerjaan pustakawan yang akan dinilainya supaya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan, Penilai harus mempunyai kewenangan (authority) formal, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penutup

Sebagai konsekuensi logis bekerja pada suatu institusi atau lembaga, seseorang dituntut untuk mampu mengembangkan diri guna  memenuhi tuntutan visi, misi dan tujuan lembaga tersebut. Pada awal ia ditempatkan, mungkin ia belum tahu seluk beluk atau tatacara bekerja. Namun lambat laun, seiring perjalanan waktu, ia belajar dan terus belajar, baik melalui bahan bacaan/referensi, diskusi-diskusi dengan teman sejawat, atau peningkatan diri melalui pendidikan formal dan atau informal, satu saat ia akan menjelma menjadi manusia yang penuh inisiatif, inovatif dan produktif, sehingga ia menjadi seorang yang profesional dalam mengembangkan tujuan-tujuan lembaganya.

Maka ketika ia sudah mengerti dan memahami tugas pokok dan fungsi perpustakaan, menjadi seorang pustakawan bukan lagi sebuah pilihan. Langsung maupun tidak langsung ia sudah menjelma menjadi seorang pustakawan. Pengertian pustakawan tidak sebatas pada pengertian ”Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dukumentasi dan informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya”, tetapi seorang pustakawan adalah seseorang yang diberi amanah bekerja di perpustakaan yang memiliki komitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui khazanah ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan.

Pustakawan dituntut berperan aktif  sebagai garda depan pelayanan masyarakat. Salah satu unsur penting dalam penyelengaraan perpustakaan, pustakawan memiliki  peran vital, sebagaimana diamanatkan dalam UU 43/2007 tentang Perpustakaan pasal 32, bahwa pustakawan sebagai tenaga perpustakaan berkewajiban (a). Memberikan layanan prima terhadap pemustaka; (b). Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; (c). Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

*Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

Daftar Bacaan :

1.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

3.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

4.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Share :