Baduy: Dari Persoalan Tanah Adat hingga Politik Keagamaan

Baduy: Dari Persoalan Tanah Adat hingga Politik Keagamaan

Baduy: Dari Persoalan Tanah Adat hingga Politik Keagamaan

Catatan Diskusi Girang#5



Serang – Orang Baduy adalah petapa, sebagai petapa mereka harus menjauhkan diri dari pembangunan dan modernitas. kata Dosen UIN SMH Banten, Ade Jaya Suryani dalam Diskusi Girang#5 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten bekerjasama dengan Laboratorium Banten Girang, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Banten, dan dan Biem.co, Senin (13/07/2020) lalu. Hal ini membatah pendapat umum tentang asal-usul orang baduy sebagai pelarian dari pajajaran.

 

Dalam perjalanannya, Banyaknya persoalan yang kemudian membelit warga adat Baduy. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak masa kesultanan Banten berdiri. Persoalan utamanya adalah luas tanah adat yang mereka miliki tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk sehingga membuat warga baduy mencari lahan garapan di luar tanah adat.

 

Sebelum kesultanan Banten berdiri, tanah adat Baduy membentang dari dari Ciboleger hingga Pantai Selatan. Namun menjadi lebih sempit saat masa kesultanan Banten berdiri. Adanya perjanjian di masa itu, tanah adat tergerus tinggal 5.136,58 hektar saja. Selanjutnya, pembatasan wilayah tersebut mendapat persetujuan dari negara penjajah dan terus berlaku hingga Indonesia merdeka. Sementara, setengah dari tanah tersebut adalah hutan tertutup dan setengahnya lagi untuk perkebunan dan pemukiman.

 

“Tanah adat yang sudah dibatasi tadi, tidak dapat menampung penduduk Baduy. Hingga sebagian memilih membuat pemukiman dan perkebunan di luar tanah adat,” lanjut ade Jaya Suryani. Akibat lain dari tidak sebandingnya luas tanah dengan pertumbuhan penduduk, orang-orang Baduy akhirnya menggarap kebun-kebun non-Baduy di berbagai kecamatan di Kabupaten Lebak. Kondisi tersebut - menurut Ade seperti yang ia tulis dalam disertasinya yang berjudul “Pindah Agamanya Orang-Orang Baduy, Etnisitas dan Politik Keagamaan di Indonesia - telah menjauhkan mereka dari etnisitas mereka.

 

“Puncak dari persoalan tanah adalah ketika mereka bergabung dengan proyek nasional “Pemukiman Suku Terasing” sejak tahun 1977. Dipimpin Jaro Samin, seribuan orang gabung dengan program ini dan sebagian dari mereka kembali ke tanah Baduy,” ujar pengajar Antropologi Agama tersebut. Baduy didefinisikan oleh orang Baduy sebagai keturunan Baduy dan orang Baduy yang tinggal di Baduy. Orang-orang Baduy yang mengelola kebun-kebun bukan Baduy, meski sudah puluhan tahun tinggal di kebun-kebun di luar tanah Baduy, masih diakui oleh kokolot Baduy sebagai Baduy karena mereka tidak memiliki rumah di sana. 

 

“Oman Sachroni, Bupati Lebak saat itu, hendak membagikan sertifikat tanah kepada orang Baduy. Oman mengatakan, kalau orang Baduy yang berada di pemukiman sudah tidak diakui sebagai orang Baduy. Jikalau ingin tetap diakui, mereka harus memilih satu agama dari lima agama yang diakui oleh pemerintah,” lanjut Ade.

Konsep agama yang dipaksakan membuat orang Baduy tertekan. Kondisi ini menarik para misionaris Kristen yang kemudian membaptis orang Baduy. Kabar orang Baduy masuk Kristen tersiar kepada komunitas Muslim. Dai-dai Muslim - yang berasal dari Muhammadiyah, Al Washliyah, Jamaah Tablig dan Pesantren Al Amin - kemudian datang untuk menyebarkan Islam. Kemungkinan sekitar 1000 orang masyarakat Baduy masuk Islam dan 120 orang masuk kristen protestan. “Sejak awal pemukiman di tahun 1977, orang-orang Baduy menjadi perebutan Muslim dan Kristen. Dari sekian ribu orang Baduy di pemukiman, sekitar 120 orang masuk Kristen Protestan, seribuan masuk Islam dan sebagian lagi meninggalkan pemukiman tetap sebagai Sunda Wiwitan,” kata lelaki yang lahir di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang ini.

Baduy dan Pariwisata.

Tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan luas tanah, masyarakat Baduy mengadapi kesulitan secara ekonomi. Pada tahun 1988 – 1922, Sekretaris Desa Baduy (Kanekes) Jusen mengusulkan kepada pemerintah Lebak agar Baduy dijadikan objek wisata. Kokolot Baduy mengizinkan tanah Baduy jadi tujuan wisata dengan perjanjian bahwa wisatawan akan menghormati adat Baduy. 

“Untuk menandai itu, tahun 1990 sebuah patung keluarga Baduy menyambut wisatawan didirikan di Terminal Ciboleger. Namun patung tersebut juga tidak mencerminkan warga Baduy, karena warga baduy tidak membawa cangkul. Namun peralihan status wilayah ini memaksa masyarakat Baduy menyiapkan diri kepada wisatawan yang akan datang. Membangun wc dan warung-warung untuk berjualan yang kemudian menjadi persoalan baru,” tandas Ade

 

Baduy sebagai tempat wisata kemudian menciptakan dilema sendiri bagi eksistensi warga baduy. Disatu sisi, wisata telah memberikan masukan secara ekonomi. Namun disisi lain, interaksi dengan masyarakat luar menjadi semacam “godaan” bagi masyarakat baduy untuk meninggalkan, tradisi, nilai-nilai dan mengubah dirinya menjadi masyarakat yang lebih modern. Pada akhirnya “dimungkinkan” pada suatu saat nanti “Baduy” hanya menjadi identitas yang diperuntukan sebagai barang “jualan”, tanpa nilai-nilai yang diwariskan leluhurnya.

 

Diskusi yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mengisi kegiatan ditengah pendemi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Diskusi yang sudah berlangsung 5 kali ini lebih mengkhususnykan diri pada kajian-kajian tentang masyarakat Banten, baik itu sosial, budaya, politik dan lainnya. Tim DPK
Share :