SOSIALISASI PANDUAN TEKNIS PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH

SOSIALISASI PANDUAN TEKNIS PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH

SOSIALISASI PANDUAN TEKNIS PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH

Serang - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Pusat Akreditasi Kearsipan mengadakan acara Sosialisasi Panduan Teknis Pengawasan Kearsipan Daerah yang ditujukan kepada Tim Pengawas Daerah Provinsi secara online. Acara ini berlangusung pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 via aplikasi Zoom Meeting. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten , Deni Andriani, S.Sos, M.Si. turut serta menghadiri secara online di dampingi oleh pejabat fungsional Arsiparis.

Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan, Zita Asih Suprastiwi, dalam paparannya mengemukanan bahwa ANRI akan melakukan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap Pemerintah Daerah Provinsi sebagian besar dengan metode monitoring pasif. Apabila Pemerintah Daerah Provinsi tidak memberikan tanggapan terhadap Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Kearsipan yang dilakukan ANRI maka akan ditetapkan Nilai Pengawasan Kearsipan (NPKE) Tahun 2020 dengan menggungakan NPKE Tahun 2019. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Provinsi  melakukan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap Pemerintah Daeah Kabupaten/Kota dengan metode monitoring pasif. Ababilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memberikan tanggapan terhadap MTLHP Kearsipan yang dilakukan ANRI makan akan ditetpkan NPKE tahun 2019. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberian tanggapan dengan menyampaikan bukti/data dukung/potofolio akan dilakukan penilaian baik oleh ANRI untuk Pemerintah Daerah Provinsi maupun oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Nilai hasil pengawasan yang telah ditetapkan ANRI akan dilaporkan kepada Kementrian Dalam Negeri serta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan penilaian reformasi birokrasi paling lambat November 2020. Sementara Jadwal Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kabupaten/Kota akan berlangsung mulai akhir bulan Agustus sampai dengan awal bulan November 2020. Tim DPK

Share :