AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH

AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH

AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH


Oleh Iman Sukwana*


Beberapa waktu lalu penulis ditugaskan untuk membantu perpustakaan sekolah setingkat SMA dalam rangka menyusun akreditasi perpustakaan. karena saat ini, sepertinya sudah mulai tumbuh kesadaran dari para pembuat kebijakan di sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan perpustakaan yang terakreditasi. Alasannya cukup sederhana, bahwa sudah saatnya sekolah memiliki perpustakaan yang representatif sesuai dengan standar pengelolaan nasional perpustakaan dalam rangka mendukung kelangsungan proses belajar mengajar.

Di beberapa sekolah, pemenuhan akreditasi perpustakaan bisa dianggap sebagai prestasi dan prestise. Mewujudkan perpustakaan sekolah yang representatif dan sesuai standar pengelolaan yang dijalankan oleh pengelola perpustakaan secara profesional dan mendapat dukungan dan kebijakan penuh dari Kepala Sekolah dan pejabat terkait lainnya adalah prestasi yang harus mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Dampak dari sebuah prestasi itu adalah prestise, dimana perpustakaan sekolah tersebut menjadi sebuah pusat pengetahuan bagi masyarakat penggunanya/pemustakanya, dan menjadi lembaga acuan bagian bagi perpustakaan sekolah lainnya yang belum menyelenggarakan akreditasi perpustakaan.


Akreditasi Perpustakaan Sekolah

Akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh LAP-PNRI (Lembaga Akreditasi Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) yang menyatakan bahwa suatu lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. (Pedoman Akreditasi Perpustakaan. Perpusnas RI.2012).

Akredatasi perpustakaan sekolah mengacu pada standar perpustakaan yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 43 tentang Perpustakaan yang mencakup :

1. Standar Koleksi Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian koleksi.

2. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

3. Standar Pelayanan Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka.

4. Standar Tenaga Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi tenaga pustakawan.

5. Standar Penyelenggaraan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal fungsi penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

6. Standar Pengelolaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Dari peraturan ini kita mengetahui bahwa jika sekolah menginginkan pengelolaan perpustakaannya terakreditasi, maka perlu memperhatikan dan menyiapkan hal-hal tersebut diatas secara berkesinambungan dan terjalin komunikasi yang aktif antara pengelola perpustakaan dengan Kepala Sekolah dan pejabat lain yang terkait.

Pengembangan perpustakaan sekolah tiada lain adalah untuk mewujudkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan sekolah secara keseluruhan. Keberadaan perpustakaan sekolah bertujuan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar yaitu dengan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung pembelajaran, disamping berfungsi sebagai pusat penelitian sederhana, menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi yaitu dengan menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan peserta didik.

Namun demikian, masih banyak sekolah-sekolah yang belum mampu mewujudkan pengelolaan perpustakaan sesuai standar. Berbagai permasalah itu muncul justru karena pemahaman terhadap perpustakaan sekolah masih minim. Masih banyak pendapat yang menyatakan bahwa perpustakaan sekolah belum memiliki peran yang maksimal bagi pengembangan sekolah secara keseluruhan. Hal ini diakibatkan dari kurangnya informasi bahwa perpustakaan sekolah memiliki arti penting dalam pemenuhan ilmu pengetahuan peserta didiknya.

Dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul dari ketidaksiapan sekolah dalam persiapan pemenuhan akreditrasi perpustakaan diantara, pertama, komitmen Kepala Sekolah. Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah memiliki tanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengembangan sekolah, termasuk didalamnya berkomitmen untuk mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, sarana prasarana. Dibeberapa sekolah penyediaan sarana prasarana perpustakaan sering mendapat prioritas terbelakang, sehingga perpustakaan tidak bisa terlaksana dengan baik. Ketiga, koleksi. Koleksi perpustakaan merupakan jantungnya perpustakaan, karena jika tidak ada koleksi, apa yang akan dilayankan oleh perpustakaan. Dibeberapa sekolah juga banyak perpustakaannya yang berisi buku paket ketimbang buku pengayaan. Keempat, Sumber Daya Manusia. Unsur ini juga sangat penting dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, tanpa adanya tenaga pengelola yang memiliki kualifikasi keilmuan pengelolaan perpustakaan, perpustakaan sekolah tidak akan berjalan sesuai standar nasional perpustakaan sekolah. Kelima, dana. Untuk kelangsungan operasional lembaga ketersediaan dana yang cukup menjadi sebuah keniscayaan. Artinya tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai perpustakaan sekolah tidak akan berkembang sesuai dengan perencanaan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menuju akreditasi perpustakaan, sekolah harus mengupayakan enam standar pengelolaan menurut Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagaimana tersebut diatas. Komitmen dari semua unsur yang ada di sekolah untuk mengembangkan perpustakaan agar memiliki fungsi dan tujuan sesuai amanat sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana parasarana yang memadai, di kelola oleh sumber daya yang mumpuni dan ditunjang dengan dana yang berkesinambungan akan mewujudkan pengelolaan perpustakaan sesuai standar, dan bisa mewujudkan perpustakaan sekolah yang terakreditasi.


*Pustakawan pada DPK Provinsi Banten


Share :