• Wednesday, 24 April 2019
  • KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH


     

    Serang - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten tanggal 21 Februari 2019 menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Rombongan terdiri dari 5 (lima) orang yang dipimpin oleh ketua rombongan bapak Rusli dari fraksi PAN, Ismail Yunus dari fraksi Hanura, bapak Nahrudin dari fraksi PKB dan ibu Sri Atun dari fraksi PKS dan 1 (satu) orang staf pendamping.

    Kunjungan kerja tersebut berkaitan Raperda Kearsipan yang sedang disusun oleh Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penginisiasi dewan. Ketua rombongan, bapak Rusli, mengemukakan bahwa saat ini Komisi I DPRD Provinsi Sulteng sedang memperjuangkan untuk segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Kearsipan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kejadian bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Palu. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kearsipan ini dapat dijadikan payung hukum dalam menyelamatkan arsip masyarakat jika terjadi bencana. Selain ke Provinsi Banten rombongan Komisi I DPRD Sulteng juga telah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dan DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan tersebut Kepala DPK Provinsi Banten, Dr. H. Ajak Moeslim, M.Pd., didampingi oleh Kabid Pengelolaan Arsip, Deni Andriani, S.Sos, M.Si., Kabid  Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan, Usman Ashidiqqi Qohara, S.Sos, M.Si., Kabid Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan, Drs. Abdul Majid, M.Si. serta pejabat esselon IV dan fungsional arsiparis dan pustakawan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. kepala DPK dalam sambutannya mengemukakan bahwa Provinsi Banten telah memiliki Peraturan Daerah tentang kearsipan yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Selain itu juga telah menetapkan 20 (dua puluh) Peraturan Gubernur tentang JRA Substantif untuk 20 (dua puluh) urusan, 3 (tiga) Peraturan Gubernur tentang JRA fasilitatif (keuangan, kepegawaian, dan non kepegawaian dan kepegawaian), 1 (satu) Peraturan Gubernur tentang Tata Kearsipan, 1 (satu) Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas, dan 1 (satu) Peraturan Gubernur tentang SOP Pengelolaan Arsip. Peraturan – Peraturan tersebut merupakan pedoman dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    Setelah beramah tamah, rombongan Komisi I DPRD Sulteng diajak untuk berkeliling melihat fasilitas sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan Depo Arsip Provinsi Banten. Ketua Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Sulteng sangat mengapresiasi kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DPK Provinsi Banten dan akan dijadikan rujukan dalam pengembangan bidang arsip dan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah.


    Twitter


    perpusda_banten

    Facebook


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan