• Sunday, 19 May 2019
  • PERPUSTAKAAN SEKOLAH PERLU PUSTAKAWAN


    PERPUSTAKAAN SEKOLAH PERLU PUSTAKAWAN

    Oleh IMAN SUKWANA*

    Hadirnya perpustakaan sekolah merupakan suatu keharusan dan dikembangkan semua aspek yang ada didalamnya. Secara yuridis, kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan perpustakaan sekolah/madrasah  sebenarnya sudah diberlakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ditindaklanjuti pula dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Mennengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Diikuti pula dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

    Namun kenyataan di banyak sekolah, perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga sekolah. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi kondisi perpustakaan sekolah tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kurangnya fasilitas dan koleksi perpustakaan, ditambah pula dengan tenaga perpustakaan sekolah yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitasnya serta perpustakaan masih dirasakan sebagai tempat yang membosankan.

    Perpustakaan sekolah selayaknya menyediakan sebuah lingkungan yang menyenangkan sebagai wadah bagi warga sekolah dalam mengakses beragam informasi. lingkungan perpustakaan sekolah harus dapat mendukung pengembangan literasi informasi dengan menyediakan beragam informasi, mendukung kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum, dan memberikan kesempatan dan pengalaman dalam menggunakan informasi. sebagaimana bunyi manifesto perpustakaan sekolah yang dikeluarkan IFLA/UNESCO tahun 1999, bahwa perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan ide yang merupakan dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis pengetahuan dan informasi. perpustakaan sekolah membekali murid berupa keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta imajinasi, memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

    Namun demikian, selengkap apapun sarana prasarana perpustakaan sekolah, tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelolanya, perpustakaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai sistem penyelenggaraan perpustakaan.

    Peran Pustakawan

    Kehadiran perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dan bagian integral dari sekolah tersebut memiliki tujuan yaitu mendukung proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran di sekolah memiliki fungsi antara lain sebagai pusat kegiatan belajar mengajar dengan menyediakan bahan informasi yang mendukung kurikulum, pusat penelitian sederhana, dan sebagai pusat membaca dan rekreasi.

    Namun jika perpustakaan sekolah yang memiliki tujuan luhur tersebut tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perpustakaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengatur bahwa kualifikasi kepala perpustakaan yang melalui jalur pendidik sekurang-kurangnya Diploma 4/S1, memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan, sedangkan yang melalui jalur tenaga kependidikan berkualifikasi D2 Ilmu Peprustakaan dan Informasi atau D2 non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan. Dan untuk tenaga pengelola serendah-rendahnya SMA dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan. Lain halnya dengan SNP sekolah bahwa  Jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah adalah : a). Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya 1 orang. b). Bila perpustakaaan sekolah/madrasah memiliki lebih dari enam rombongan belajar, maka sekolah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah sekurang-kurangnya 2 orang. Dan untuk Kepala perpustakaan aturannya adalah : a). Sekolah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki lebih dari satu orang tenaga perpustakaan memiliki lebih dari enam rombongan belajar. b). Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga perpustakaan sekolah atau tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi. c). Kepala perpustakaan sekolah harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. d). Gaji kepala perpustakaan sekolah/madrasah minimal setara dengan standar gaji guru sesuai dengan jenjang kepangkatannya.

    Maka sebagai seorang pengelola perpustakaan, seorang pustakawan harus memiliki kecakapan khusu. Laksmi (2006) mengutip pendapat Bill Simpson dalam “Seminar on Libraries in the 21st Century” mengatakan bahwa pustakawan untuk mengubah kinerja di abad 21 agar dapat merangkul lebih banyak pemakai dn menciptakan lebih banyak pilihan untuk mereka, dengan biaya seminimal mungkin. Selain sebagai peneliti, pustakawan juga diharapkan memberdayakan diri, memanfaatkan teknologi tanpa harus dikontrol teknologi, bekerjasama, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemakai, bertindak dan berpikir realistis, dan yang terpenting adalah menghargai diri sendiri.

    Yang perlu dilakukan dalam manjemen perubahan adalah berpikir, berdiskusi, berkomunikasi, memeutuskan dan memimpin di garis depan. Pustaawan perlu menyadari bahwa masyarakat membutuhkan rasa aman, tantangan, akuntabilitas dan dayaguna dari lembaga perpustakaan.

    Agar tujuan-tujuan pendidikan tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, tentu salah satunya dengan menghadirkan perpustakaan di tengah-tengah lingkungan pendidikan. Namun hingga saat ini belum semua sekolah dengan berbagai tingkatan memiliki perpustakaan. Kalaupun ada sekolah yang sudah memiliki perpustakaan belum memiliki pengelola dengan kualifikasi pustakawan.

    Untuk pemenuhan hal tersebut, tentu harus ada kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengangkat pustakawan di perpustakaan sekolah. Jika kita lihat bahwa kebijakan yang diterapkan sekolah bagi pengelola perpustakaan  adalah mereka (guru) yang memiliki kekurangan jam mengajar sesuai ketentuan. Maka untuk memenuhi kekurangan jam mengajar tersebut mereka ditempatkan di perpustakaan, tanpa melihat apakah mereka berkualifikasi atau tidak untuk mengelola perpustakaan.

    Sepertinya perhatian pemerintah terhadap masalah ini belum menemukan titik solusi yang terbaik. Namun kita harus terus berharap bahwa suatu saat nanti, pemerintah memberi perhatian lebih terhadap perpustakaan sekolah dengan mengangkat pustakawan sebagai tenaga ahli dibidang pengelolaan perpustakaan. Karena perpustakaan sekolah merupakan jantungnya pendidikan. Wallahu a’lam.

    *Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten


    Twitter


    perpusda_banten

    Facebook


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan