• Monday, 21 October 2019
  • BUKU DILARANG, SUDAH TIDAK RELEVAN


    Buku dilarang, sudah tidak relevan

                                                     Oleh : Muhamad Zulfikar Alfaraby*

    “Pelarangan buku adalah kemubaziran sempurna. Ditengah rendahnya minat baca, pelarangan buku merupakan kemunduran luar biasa. Indonesia bisa semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain yang selalu terbuka kepada ide-ide baru dan pengetahuan-pengetahuan baru.” Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia.

    Prolog

                Peristiwa pelarangan dan razia buku kembali menjadi tren dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 oleh aparat dan kejaksaan agung. Menurut data riset dari tirto.id setidaknya ada 7 kasus pemberangusan buku yang terjadi di Indonesia, Pertama pada 10 mei 2016 intel Polda Yogyakarta mendatangi Penerbit Narasi dan menyita beberapa buku yang dianggap berhaluan kiri. Dilanjut dengan kejadian berturut-turut dihari selanjutnya yaitu pada 11 mei 2016 Polres Grobogan Jawa Tengah menyita beberapa buku tentang sejarah dan tokoh-tokoh PKI,  kemudian dilanjut dengan kejadian 12 mei 2016 oleh Polres Sukuharjo, Jawa Tengah yang menyita buku berjudul ‘The missing Link G 30 S : Misteri Sjam Kamaruzzaman & Biro Chusus PKI” dari sebuah toko buku.

    Kemudian berlanjut ketahun 2018 pada 28 Desember oleh komando distrik militer 0809 kediri & kepolisian resor kota Kediri menyita ratusan buku yang dianggap membahas komunisme di 2 toko diantaranya buku berjudul : 1. Empat karya filsafat, 2. Menempuh jalan rakyat, 3. Manifesto partai komunis, 4. Orang-orang dipersimpangan kiri jalan, 5. Benturan NU-PKI, 6. Gerakan 30 September 1965 kesaksian (PNB) Heru atmojo, 7. Nasionalisme, islamisme, marxisme, 8. Oposisi rakyat, 9. Catatan perjuangan 1946-1948, 10. Kontradiksi MAO-tse-tung, 11. Negara madiun, 12. Islam sontoloyo, 13. Sukarno, orang kiri, revolusi & G 30 S 1965. Tak lama setelah kejadian di Kediri, terjadi pula penyitaan buku di padang 8 januari 2019 di jalan HOS Tjokroaminoto, Kecamatan Padang Barat oleh koramil 01 Padang Barat - Padang Utara dan Kejaksaan Negeri Padang buku-buku yang disita adalah 1. Kronik 65, 2. Mengincar bung besar, 3. Anak-anak revolusi, 4. Gestapu 65 PKI dan 5. Jas Merah. Yang terakhir adalah peristiwa pada 27 Juli 2019 oleh Polsek Kraksaan, Probolinggo Jawa Timur yang menangkap 2 orang mahasiswa pegiat literasi dari komunitas vespa literasi, buku-buku yang disita adalah 1. Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara; 2. Sukarno, Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia; 3.  Menempuh Jalan Rakyat; 4.  D.N Aidit Sebuah Biografi Ringkas.

    Sejarah Pelarangan buku di era orde baru

    Sebelum jauh membahas perihal rentetan peristiwa razia buku yang massif terjadi saat ini di beberapa kota Indonesia, kita perlu membahas secara historis bagaimana awal mula adanya pembatasan terhadap akses literasi di ruang publik sehingga kita dapat memahami secara utuh dalam melihat peristiwa tersebut.

    Pada masa Orde Baru, upaya pelarangan dan pembatasan buku secara terang-terangan dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya dilarang terbit, para penulisnya bahkan penjualnya pun harus rela masuk penjara.. Selain membentuk lembaga pengawasan keamanan dan ketertiban, pemerintah juga menetapkan Tap MPR XXV/ MPRS 1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme-Komunisme. Ketetapan ini menjadi instrumen penting untuk mengontrol masyarakat secara luas dan menjadi dasar penyusunan berbagai peraturan yang mengekang kebebasan berekspresi dan berkumpul yang tidak terbatas pada bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau pengikut ideologi kiri.

    Sama seperti pada masa orde lama, Kejaksaan Agung sebenarnya hanya menerima pengaduan dari lembaga-lembaga terkait dan menerbitkan SK pelarangan berdasarkan pengaduan tersebut. Dari konsideran surat-surat keputusan pelarangan,  terlihat bahwa lembaga-lembaga lain seperti Bakorstanas, Bais17, Bakin16, ABRI, POLRI, dan Departemen Agama secara terus-menerus mengirimkan pandangan mereka langsung kepada Jaksa Agung. Dalam praktiknya, posisi Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAM Intel), yang hampir selalu ditempati oleh perwira tinggi militer, dengan gampang berhubungan dengan semua instansi penyelenggara “ketertiban dan ketentraman umum” dalam mengumpulkan informasi tentang buku-buku “kiri”.

    Pada Oktober 1989 ketika Kejaksaan Agung membentuk Clearing House yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. Melalui SK No. Kep-114/ JA/ 10/ 1989, Clearing House secara resmi bekerja di bawah komando Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggota dari JAM Intel dan Subdirektorat bidang pengawasan media massa, Bakorstanas, Bakin, Bais, ABRI (diubah menjadi BIA), Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama.

    Selain Kejaksaan Agung, lembaga pemerintah yang juga melarang buku adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI no. 1381/1965 tentang Larangan Mempergunakan Buku-buku Pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang Dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota-anggota Ormas/Orpol yang Dibekukan Sementara Waktu Kegiatannya, disertai dengan dua buah lampiran. Selain Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Menteri Perdagangan dan Koperasi juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 286/ KP/ XII/ 78 yang diturunkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 01/ DAGLU/ KP/ III/ 79 yang melarang impor, perdagangan, dan pengedaran segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara dan bahasa Cina

    Tak hanya pelarangan, tindakan represif pada masa Orde Baru juga diikuti dengan penyitaan buku secara represif dan bahkan penangkapan dan pengadilan bagi mereka yang terkait dengan buku tersebut. Bambang Subono, Bonar Tigor Naipospos, dan Bambang Isti Nugroho di Yogyakarta pada 1989 mereka harus mendekam di penjara selama lebih dari empat tahun karena kedapatan membawa buku sastra Rumah Kaca milik Pramoedya Ananta Toer

    Sudah tidak relevan

                Semangat transformasi dari masa orde baru ke masa reformasi adalah dengan terwujudnya jaminan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat seluas-luasnya dalam kerangka demokrasi. Termasuk juga dalam hal literasi yang harus dibuka serta di amplifikasi secara massif oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengimplementasikan salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

                Namun hal tersebut menjadi kontradiktif ketika semangat dalam membuka pengetahuan secara luas dan ilmiah kepada masyarakat, justru direduksi oleh peristiwa pelarangan dan razia buku dewasa ini di Indonesia oleh oknum aparat dan kejaksaan negeri. Karena motif yang digunakan oleh oknum aparat dalam melakukan praktik tersebut adalah untuk menegakkan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait pembatasan terhadap bacaan dan penyebaran ideologi Marxisme dan Leninisme. Padahal dalam beberapa peristiwa tersebut harusnya ada kajian terlebih dahulu mengenai buku yang akan disita apakah mengandung unsur yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, kemudian mekanisme pelarangan tersebut pun menegasikan proses pengadilan yang harusnya dilakukan.

                Razia buku seharusnya sudah tidak terjadi lagi sekarang, karena Pada 13 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi telah mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk melarang buku. Pelarangan buku hanya bisa dilakukan setelah ada keputusan pengadilan. Dibutuhkan adanya due process of law (penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan) yang mutlak dilakukan. Setiap perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, seperti barang cetakan yang dianggap bisa mengganggu ketertiban umum, harus dibawa ke pengadilan.

    Kewenangan tersebut tidak bisa diserahkan kepada suatu instansi saja tanpa melalui putusan pengadilan. Penyitaan buku tanpa proses peradilan sama saja dengan pengambil alihan hak milik pribadi secara serampangan yang dilarang oleh Pasal 28 E Ayat (2), 28 F, dan 28 H Ayat (4) UUD 1945. Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-VIII/2010, pelarangan peredaran barang cetakan termasuk buku harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maka, setiap razia buku yang dilakukan tanpa melalui mekanisme yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

    Implikasi terhadap literasi

                Peristiwa pelarangan buku oleh oknum aparat mempunyai dampak yang luas terhadap perkembangan literasi di Indonesia, berikut ini adalah beberapa implikasi yang dapat terjadi ketika adanya pembatasan akses literasi kepada publik :

    1. implikasi secara ekonomi, terjadi pengaruh secara langsung kepada penulis, penerbit dan penjual/toko-toko buku yang mengalami hambatan secara financial ketika adanya pelarangan buku.

    2. implikasi secara sosial-budaya, dengan adanya pembatasan terhadap akses bacaan tertentu, masyarakat menjadi tidak leluasa dalam mengkonsumsi informasi variatif yang didapat secara luas dari buku-buku yang diinginkan. Dengan demikian tidak adanya pertukaran ide secara objektif terhadap kondisi sosial-budaya karena diiringi dengan narasi ketakutan untuk membaca dan mentelaah buku bacaan  yang didapatkan dari peristiwa pelarangan buku.

    3. implikasi terhadap pegiat literasi seperti individu atau komunitas yang menyebarkan semangat literasi menjadi berhati-hati dalam melakukan praktik nya. Dengan adanya pelarangan buku para pegiat literasi yang mempunyai berbagai karakter dan metode dalam melakukan gerakan literasi akan terbatas dalam menyalurkan ide mereka. Hal ini tentu menjadi kemunduran ditengah surutnya minat baca masyarakat Indonesia. Karena dalam banyak peristiwa, justru para pegiat literasi yang diciduk oleh aparat atas kegiatan literasi yang mereka lakukan.

    *Mahasiswa FISIP UNTIRTA

    Sumber

    Fauzan. 2003. Mengubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia. Yogyakarta: LKIS dan YSIK

    “Buku Dilarang, Penulis Gugat UU Kejaksaan”, http://nasional.vivanews.com. 9 Februari 2010.

    https://tirto.id/kata-penulis-yang-bukunya-dirazia-aparat-karena-judul-pki-sukarno-decU.


    Twitter


    perpusda_banten

    Facebook


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan