Upaya Memasyarakatkan UU KCKR (Undang-Uundang Nomor. 4 tahun 1990) dan Melestarikan Koleksi Ke-Bantenan (Banten Corner


Upaya Memasyarakatkan UU KCKR (Undang-Uundang Nomor. 4 tahun 1990) dan Melestarikan Koleksi Ke-Bantenan (Banten Corner)

Oleh : Ashabul Kahfi

Terbitan daerah merupakan kekayaan dan warisan intelektual bangsa. Upaya melestarikan hasil intelektual tersebut merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat bukan tanggung jawab perorangan atau pemerintah semata. Namun pada kenyataannya masyarakat belum memahami dan mengerti bagaimana melestarikannnya.

 

Pemerintah tegas mengatur mekanisme ini melalui Undang-Undang KCKR atau Undang-Undang No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah menjelaskan segala aturan terkait dengan upaya pelestarian hak/karya kekayaan intelektual bangsa. Sebagaimana juga tertuang dalama Undang - undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 3, yang dikatakan bahwa “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa”. Mengacu pada Undang – undang Nomor. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, bahwa penyerahan hasil karya cetak dan karya rekam di Indonesia adalah kewajiban perseorangan, penerbit dan media cetak yang ada di Indonesia. Secara tegas penerbit, dan media cetak (surat kabar, terbitan berkala) diwajibkan untuk menyerahkan hasil (copy) terbitan dari karya cetak dan rekam kepada Perpustakaan Nasional dalam lingkup nasional dan dalam lingkup kedaerahan terbitan diserahkan kepada Perpustakaan Daerah sebagai lembaga yang bertugas dalam pencatatan bibliografi nasional daan bibliografi daerah.  Hasil pencatatan inilah yang dijadikan acauan bagi penulis juga penerbit dalam mengetahui jumlah karya cetak dan karya rekam yang telah diterbitkan. Namun untuk penerapan Undang-Undang KCKR kepada perseorangan masih sulit untuk di implemetasikan karena berbagai faktor terkait hak cipta dan keinginan perseorangan untuk menyerahkan koleksi ataupun copy koleksi yang dimiliki.

Jenis-jenis karya cetak yang harus diserahkan ke Perpustakaan dalam hal ini Badan Perpustakaan Provinsi Banten adalah buku fiksi, nonfiksi, buku rujukan, karya artistik, karya ilmiah yang dipublikasikan, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan karya cetak lainnya. Seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pasal 5 terkait jenis karya cetak yang haru diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.

Bagaimana jika ada penerbit, perseorangan atau media cetak dan rekam yang tidak mematuhi dalam penyerahan hasil karya dan terbitannya..? Pada pasal 11 menyebutkan tentang sanksi pidana yang akan diterima penerbit jika tidak menyerahkan hasil terbitannya kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Sanksi yang ditentukan dalam Undang – undang tersebut meliputi sanksi pidana berupa pidana kurungan selama-lamanya enam (6) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah. Namun pada kenyataannya penerapan undang-undang ini belum maksimal. Masih banyak penerbit maupun media cetak yang tidak menyerahkan hasil terbitan dan cetakannya  kepada Perpustakaan.

Ketidakpatuhan ini harus disikapi secara bijak dan dari unsur pelaksana Undang-undang ini agar lebih proaktif dalam memasyarakatkan UU KCKR tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena penerbit, media cetak dan rekaman belum mengetahui isi undang-undang yang dimaksud. Mungkin juga karena kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaannya. Jadi, para wajib serah terima hasil KCKR ini belum merasakan fungsi dari penyerahan sebagai sebuah kewajiban.

Banten Corner

Sebagai salah satu lembaga yang mengemban tugas sebagai pelestari budaya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 3, dikatakan bahwa “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa”. Untuk mengemban tugas dan amanat tersebut Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten berupaya dan berusaha untuk menyajikan informasi dalam bentuk buku, naskah atau media lainnya tentang sejarah, budaya, pariwisata, seni, sosial, dan lainnya yang terjadi  Banten.

Upaya pengumpulan literatur tentang Banten yang kemudian dijadikan koleksi khusus yang diberi nama “Banten Corner”, didorong oleh keinginan yang kuat untuk menyajikan informasi unggulan yang memiliki nilai lebih --bukan berarti mengesampingkan informasi lainnya yang tersedia-- akan tetapi lebih pada upaya menghadirkan informasi yang memiliki ke-khasan tentang Banten. Upaya ini baru dimulai awal tahun 2012 dengan memilah koleksi yang tersedia pada koleksi Deposit (koleksi serah simpan hasil terbitan dari penerbit pemerintah/swasta yang wajib diserahkan ke Perpustakaan Daerah Provinsi) sebagai konsekuensi penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Namun sejalan dengan waktu, sampai saat ini koleksi “Banten Corner” terus bertambah walaupun terkesan lamban, hal ini disebabkan masih terbatasnya literatur dan hasil kajian tentang Banten.

Beberapa literatur  “Banten Corner” sebagai bahan referensi yang berupa buku dan majalah telah tersedia diantaranya membahas tentang sejarah, seni, budaya, pariwisata, sosial, agama, biografi, dan lain-lain.

Menghadirkan Banten Corner sebagai layanan perpustakaan berbasis budaya memiliki tantangan tersendiri, karena di satu sisi literatur-literatur tentang Banten masih sangat sedikit yang beredar dipasaran. Aktifitas penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, atau alih huruf dan alih bahasa naskah-naskah kuno tentang Banten harus terus diupayakan guna memperkaya khazanah tentang Banten. Sementara di sisi lain “greget”  masyarakat untuk menelisik budaya-budaya Banten sudah mulai tumbuh.  Kesadaran-kesadaran untuk memahami budaya sendiri menjadi lebih menarik, karena budaya atau sejarah tidak saja dipahami kejadian masa lalu yang telah berlangsung dan tidak perlu dikaji ulang kembali, akan tetapi sejarah atau budaya perlu dipahami untuk  dijadikan pijakan masa kini untuk melangkah ke masa depan. Kejadian-kejadian yang buruk pada masa silam menjadi pelajaran, menjadi kajian, agar tidak terjadi lagi pada masa mendatang. Dengan kata lain kita belajar dari sejarah adalah untuk intropeksi diri. Ayatrohaedi seorang pakar sejarah Universitas Indonesia mengatakan bahwa “menurut para ahli sejarah, ada tiga manfaat bagi mereka yang belajar sejarah. Pertama, sejarah bermanfaat bagi pendidikan. Artinya dengan mempelajari sejarah seseorang akan memperoleh pengetahuan mengenai tokoh, peristiwa, tempat, dan waktu kapan sesuatu terjadi. Kedua, sejarah bermanfaat sebagai sumber ilham. Artinya dengan mempelajari sejarah seseorang akan dapat menggunakan pengetahuan kesejahannya itu untuk merencanakan dan menentukan langkah berikut dalam hidupnya. Ketiga, sejarah bermanfaat sebagai sarana untuk bersenang-senang atau rekreasi. Artinya dengan mengetahui apa yang pernah terjadi di masa lampau, mereka akan memperoleh suatu kesenangan.”

Semoga dengan adanya koleksi  Banten Corner, sedikit banyak mampu memberi pencerahan kepada generasi yang akan datang, dan menjadi jembatan penghubung peristiwa masa lampau dengan masa mendatang. Tugas yang diemban BPAD Provinsi Banten ke depan semakin kompleks Karena kebutuhan masyarakat akan informasi akan semakin beragam. Rekayasa budaya perlu dilakukan dalam usaha melakukan perubahan dan perbaikan melalui pendekatan budaya. Pendekatan budaya yang berasal dari mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Membangun minat baca merupakan bagian dari rekayasa budaya di perpustakaan.

*Pustakawan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten


Tentang Kami


Statistik Kunjungan