ARTIKEL

Oleh: Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos., M.Si.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

Korupsi merupakan persoalan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, dunia usaha, hingga kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, melemahkan kualitas pelayanan, serta menghambat pemerataan pembangunan. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dipandang sebagai tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Penindakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan yang kuat. Salah satu unsur penting dalam pencegahan tersebut adalah pengawasan internal pemerintah, termasuk peran Inspektorat. Pengawasan yang efektif membantu memastikan program dan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan, mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Penguatan Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar setiap perangkat daerah bekerja secara tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pengawasan yang baik perlu didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, independensi, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, serta komitmen pimpinan dan seluruh aparatur. Evaluasi, reviu, dan monitoring secara berkala dapat membantu memastikan bahwa kegiatan pemerintah berjalan sesuai rencana dan manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Literasi Antikorupsi dan Pembentukan Integritas

Di samping pengawasan dan penegakan hukum, literasi antikorupsi memiliki arti penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Literasi antikorupsi bukan hanya pengetahuan tentang peraturan atau jenis-jenis tindak pidana korupsi, tetapi juga pemahaman mengenai nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, keberanian menolak penyimpangan, dan kepedulian terhadap kepentingan umum.

Upaya membangun budaya antikorupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, sosialisasi, keteladanan, serta penyediaan informasi yang mudah dipahami. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan instansi pemerintah dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Ketika nilai integritas dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, pencegahan korupsi tidak berhenti pada slogan, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang literasi informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten juga memiliki ruang untuk mendukung literasi antikorupsi melalui akses terhadap bahan bacaan, informasi publik, dan edukasi masyarakat. Informasi yang mudah diakses dan dikelola dengan baik dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta meningkatkan partisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Integritas untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Korupsi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Ketika anggaran disalahgunakan, kualitas dan jangkauan pelayanan publik dapat menurun, pembangunan menjadi tidak optimal, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan justru berisiko tidak memperoleh manfaat secara layak. Sebaliknya, pengelolaan pemerintahan yang berintegritas membantu memastikan sumber daya publik digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Integritas harus dimulai dari tindakan nyata: mematuhi aturan, menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan, menggunakan fasilitas negara secara bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Pemimpin dan aparatur perlu menunjukkan keteladanan, sementara masyarakat juga perlu membangun sikap tidak membenarkan praktik curang dalam bentuk apa pun.

Membangun Banten yang Adil, Merata, dan Tidak Korupsi

Bagi Provinsi Banten, semangat mewujudkan Banten yang adil, merata, dan tidak korupsi harus menjadi komitmen bersama. Cita-cita tersebut memerlukan tata kelola pemerintahan yang terbuka, pengawasan yang konsisten, pelayanan publik yang berkualitas, serta partisipasi masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.

Reviu, monitoring, evaluasi, dan langkah pencegahan lainnya perlu terus diperkuat di seluruh jajaran pemerintah. Pada saat yang sama, keluarga dan masyarakat harus ikut menanamkan nilai kejujuran serta membiasakan diri untuk menolak tindakan koruptif. Kepedulian masyarakat dapat diwujudkan dengan mencari informasi melalui saluran resmi, mengawasi layanan publik secara konstruktif, dan melaporkan dugaan penyimpangan melalui mekanisme yang tersedia.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang menghukum pelaku, melainkan juga membangun sistem dan budaya yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan. Dengan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan literasi antikorupsi, dan meneguhkan integritas setiap individu, kita dapat mendorong pemerintahan yang dipercaya masyarakat serta pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara adil dan merata.

Penutup

Literasi antikorupsi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Banten. Pengetahuan perlu diikuti sikap, dan sikap harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Pemerintah, aparat pengawasan, dunia usaha, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Mari menjaga integritas mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat agar kesejahteraan rakyat dapat tumbuh di atas tata kelola yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.