ARTIKEL

Maksimalkan Peran Perpustakaan dan Balai TIKPK untuk Mendukung KBM Daring

Oleh : M. Satibi*

Pendahuluan

Semenjak kasus Covid-19 masuk ke Indonesia (Depok) pada awal Maret tahun kemarin, memberikan dampak disemua sektor, baik dalam bidang ekonomi, sosial masyarakat sampai dengan pendidikan.Pemerintah dengan berbagai jurus terus berupaya untuk memulihkan kondisi perekonomian di tanah air. Misalnya memberikan keringan pajak bagi pengusaha dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covdi-19 agar perekonomian bisa kembali bergeliat.

Pemerintah pun saat ini sedang kencang-kencangnya membuat regulasi dan melakukan sosialisasi dalam mengatur kehidupan rakyatnya dalam sosial bermasyarakat. Dimulai dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar, bekerja dari rumah sampai dengan menerapkan kebijakan untuk menjalankan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumuman dan mengurangi berpergian jika tidak penting.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah pun mengeluarkan jurus yang sempat membuat kontroversi yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring. Tujuan pemerintah dalam membuat regulasi kegiatan belajar mengajar daring dinilai menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Namun kebijakan tersebut sempat menjadi persoalan baru karena membebani orangtua dan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar daring. Salah satu yang menjadi beban adalah orangtua yang harus menjadi guru atau mendampungi anaknya saat mengikuti kegiatan belajar mengajar daring. Belum lagi mengenai biaya tambahan untuk membeli kuota untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar daring.

Terlepas dari kontrovesi tersebut, hal yang lupa menjadi perhatian pemerintah adalah melibatkan perpustakaan dan Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kegiatan belajar mengajar daring.

Perpustakaan

Perpustakaan menurut Wikipedia dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri.

Tetapi, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan/atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, mikrofiche, tape audio, CD, LP, tape video dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Perpustakaan berkaitan dengan kegiatan membaca buku, mendongeng, menonton film yang mengandung edukasi dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan mensosialisasikan budaya literasi membaca dan menulis kepada pengunjung dan pembaca.

Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk mendorong, mengembangkan dan meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Mulai dari meningkatkan pelayanan, memaksimalkan sarana dan prasarana perpustakaan, menjadikan perpustakaan sarana edukasi dan rekreasi sampai dengan menciptakan digitalisasi perpustakaan untuk memanjakan pengunjung.

Balai atau UPDT TIKPK

UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan Kebudayaan.

Kedudukan dan tugas fungsi UPDT TIKPK berdasarkan Pasal 43 Pergub No.19 Tahun 2018 yaitu; UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan adalah UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Selain itu, berdasarkan Pasal 44 Peraturan Gubernur Banten No.19 Tahun 2018 mengamanatkan UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi ; Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan; Pelaksanaan produksi media pembelajaran muatan lokal berbasis teknologi, informasi dan komunikasi; Pengelolaan e-layanan bidang pendidikan dan kebudayaan; Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dibidang pendidikan dan kebudayaan; pelaksanaan kerja sama pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan; Penyusunan Laporan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan; dan Pelaksanaan administrasi UPTD.

Maksimalkan Peran Pepustakaan di Masa Covid-19

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Provinis Banten, nampaknya luput untuk memaksimalkan peran perpustakaan dalam membantu kegiatan belajar mengajar daring. Padahal fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan daerah milik Provinsi Banten lebih dari cukup untuk membantu peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring.

Misalkan saja dalam hal e-book atau iBanten yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah milik Provinsi Banten (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten). Pemerintah Provinsi Banten bisa memanfaatkan koleksi yang ada di iBanten untuk dijadikan salah satu referensi dalam kegiatan belajar mengajar daring.

Pemerintah Provinsi Banten bisa mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten untuk lebih banyak menyediakan koleksi buku pelajaran dalam iBanten agar peserta didik dan orangtua tidak terbebani untuk membeli buku dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar daring.

Bahkan, jika Provinsi Banten terbebas dari wabah Covid-19, iBanten masih bisa dijadikan sebagai bahan referensi buku mata pelajaran pada jenjang pendidikan SMA dan SMK se-Banten. Sehingga praktik jual beli buku yang merupakan modus operandi sekolah atau guru untuk mencari sampingan bisa diminimalisir. Tentunya hal tersebut sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk menggratiskan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK.

Fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kegiatan belajar mengajar daring adalah, studio mini milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten. Studio mini tersebut bisa menjadi sarana untuk guru mata pelajaran untuk melakukan perekaman atau live streaming dalam menyampaikan pelajarannya.

Hasil rekamannya nanti bisa dishare ke sejumlah website milik sekolah atau melalui aplikasi whatsapp group sekolah, sehingga orangtua dan peserta didik tidak terlalu terbebani untuk menyediakan biaya tambahan hanya untuk membeli kuota untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar daring.

Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar daring bisa berjalan dengan baik tanpa harus membebani orangtua baik dari tenaga maupun biaya. Peserta didik pun bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan menyenangkan, karena fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten adalah edukasi dan rekreasi. Artinya, kegiatan pendidikan yang dapat menghibur bagi para pengunjung.

Maksimalkan Peran UPDT TIKPK di Masa Covid-19

Berdasarkan amanat dalam Pasal 44 Peraturan Gubernur Banten No.19 Tahun 2018 menyatakan bahwa UPTD TIKPK mampu membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar daring dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh UPTD TIKPK.

Bahkan dalam pointer di Peraturan Gubernur tersebut, menyembutkan bahwa UPTD TIKPK memiliki fungsi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan dan di point selanjutnya UPTD TIKPK memproduksi media pembelajaran muatan lokal berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.

Artinya, UPTD TIKPK bisa membuat rekaman video kegiatan belajar mengajar guru mata pelajaran yang hasil rekamannya tersebut bisa disebar luaskan melalui akun resmi UPTD TIKPK ke website sekolah atau group sekolah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten bisa menciptakan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah di Banten, dan kegiatan belajar mengajar daring di Banten tidak tergantung oleh media pembelelajaran yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Saran

Meskipun kasus Pandemi Covid-19 di Banten relatif bisa dikendalikan, namun Pemerintah Provinsi Banten masih memberlakukan kebijakan kegiatan belajar mengajar daring. Untuk mensukseskan kegiatan belajar mengajar daring, menjaga mutu peserta didik dan meringankan beban orangtua dan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar daring tidak ada salahnya jika adanya kolaborasi atau sinergitas antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten dalam hal ini UPTD TIKPK untuk membuat video pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah di Banten.

Kesampingkan atau hilangkan ego kedinasan. Mari sama-sama menyingsingkan lengan baju untuk generasi penerus bangsa dalam menghadapi Covid-19. Jangan sampai generasi penerus di Tanah Jawara menjadi korban karena ego kedinasan. Penulis berharap, pandemi Covid-19 segera berlalu, dan Provinsi Banten menjadi baldatun toyibatun warobun ghofur. Amin... (***).

* Penulis adalah Redaktur Harian Lokal Banten Raya