Saarah Dharmawan Tiara Dewi, M.Pd*

Pendahuluan

Perang modern telah berevolusi menjadi pertarungan ganda di dua medan utama: fisik dan digital. Selain bentrokan bersenjata konvensional, ruang siber termasuk media sosial, platform streaming, dan jaringan komunikasi daring yang kini menjadi arena krusial untuk perebutan narasi. Fenomena ini semakin mencolok dalam eskalasi konflik Iran versus AS–Israel, di mana perang narasi memainkan peran sentral untuk membentuk opini publik global. Kedua belah pihak, beserta aktor non-negara seperti kelompok militan dan influencer, saling bersaing melalui kampanye propaganda masif, penyebaran disinformasi, dan upaya sensor informasi.

Keadaan hiruk-pikuk ini, masyarakat dibombardir oleh konten bermuatan politik, ideologis, dan emosional yang dirancang untuk memprovokasi emosi daripada menyajikan fakta. Akibatnya, tantangan terbesar adalah membedakan fakta dari manipulasi, di mana deepfake, berita palsu, dan algoritma rekomendasi memperburuk kebingungan informasi. Situasi tersebut menempatkan perpustakaan sebagai trusted information hub dan pustakawan sebagai mediator utama literasi informasi dalam posisi strategis.

Perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai gudang buku fisik, melainkan pusat dinamis yang harus menyediakan sumber primer akurat, verifikasi data real-time, dan alat bantu analisis. Pustakawan, sebagai profesional informasi, dituntut untuk melampaui peran tradisional sehingga pustakawan harus membekali masyarakat dengan keterampilan berpikir kritis, deteksi hoaks, dan navigasi sumber terpercaya. Era di mana satu tweet dapat memicu ketegangan geopolitik, perpustakaan menjadi benteng terakhir melawan "infodemi" yang mengancam stabilitas sosial.

Konflik Iran vs AS–Israel sebagai Trigger Perang Narasi Global

Konflik geopolitik antara Iran dan aliansi AS–Israel telah melampaui ranah militer dan diplomasi konvensional, sehingga menjadi pemicu utama perang narasi global yang masif dan terkoordinasi. Kedua kubu secara agresif berjuang menguasai persepsi publik dunia melalui strategi digital canggih yang menjadikan informasi sebagai senjata utama untuk membentuk opini, memobilisasi dukungan internasional, dan melemahkan legitimasi lawan. Fenomena ini mempercepat banjir disinformasi dengan masyarakat sipil di seluruh dunia, termasuk Indonesia menjadi target primer sekaligus konsumen pasif dari konten manipulatif.

Setiap pihak menerapkan taktik propaganda yang canggih, seperti penyebaran melalui akun media sosial resmi dan simpatisan, framing selektif atas insiden krusial, pengerahan bot serta troll farm, hingga serangan siber untuk mengacaukan sistem informasi lawan. Informasi terkait konflik sering kali disajikan secara parsial, seperti menonjolkan fakta menguntungkan, sehingga terkontekstualisasi dengan spin ideologis, atau dikemas secara emosional untuk memicu viralitas. Contohnya, video editan serangan rudal Iran atau klaim pembalasan Israel dengan hashtag seperti #IranStrong atau #StandWithIsrael menyebar jutaan kali dalam hitungan jam.

Dalam lingkungan "post-truth" ini, kemampuan literasi informasi masyarakat menjadi semakin krusial. Perpustakaan bermain peran strategis sebagai benteng pertahanan, sementara pustakawan bertindak sebagai pelatih utama dalam mendeteksi dan menangkal narasi manipulatif.

Perpustakaan sebagai “Trusted Information Hub” dalam Arus Propaganda Geopolitik

Paradigma informasi kontemporer yang ditandai oleh proliferasi disinformasi geopolitik, perpustakaan menempati posisi epistemologis unik sebagai lembaga yang secara institusional berkomitmen pada objektivitas, verifikasi sumber primer, dan prinsip-prinsip akses informasi terbuka sebagaimana diamanatkan oleh International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2019). Khususnya dalam konteks perang narasi hybrid antara Iran dan aliansi AS–Israel di mana aktor negara memanfaatkan algoritma media sosial untuk amplifikasi propaganda (lihat laporan Atlantic Council, 2023) perpustakaan berfungsi sebagai *trusted information hub* yang esensial untuk mitigasi polarisasi kognitif.

Fungsi pertama, penyediaan sumber kredibel dan berimbang, mencakup kurasi materi otoritatif seperti resolusi Dewan Keamanan PBB (misalnya, Resolusi 1701 tentang Lebanon), jurnal peer-reviewed hubungan internasional seperti International Security atau Journal of Conflict Resolution, analisis akademik dari lembaga seperti Carnegie Endowment for International Peace mengenai dinamika politik Timur Tengah, serta kronologi historis terverifikasi dari arsip digital seperti United Nations Digital Library. Pendekatan ini kontras dengan dinamika media sosial, di mana 70% konten konflik bersifat spekulatif atau ideologis (Oxford Internet Institute, 2024), sehingga perpustakaan mencegah efek echo chamber dan memperkuat epistemik publik.

Kedua, penyelenggaraan program literasi media tentang isu geopolitik mewakili intervensi pedagogis berbasis bukti. Program ini membekali pengguna dengan kerangka analitik seperti CRAAP Test (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose) untuk memeriksa akurasi berita perang; deteksi framing dan bias politik melalui teori agenda- setting McCombs C Shaw (1972); pemahaman teknik propaganda visual (deepfake) dan verbal (rhetorik loaded language) berdasarkan model Lasswell; serta penerapan tools fact-checking seperti Google Fact Check Tools atau InVID Verification. Studi empiris dari UNESCO (2022) menunjukkan bahwa intervensi semacam ini meningkatkan ketahanan literasi hingga 40% di kalangan komunitas rentan.

Ketiga, sebagai ruang diskursus deliberatif yang sehat terinspirasi model Habermas' public sphere dimana perpustakaan memfasilitasi forum akademik tentang dinamika perang Timur Tengah (misalnya, proxy wars Iran-Hezbollah), dampak perang informasi global terhadap stabilitas sosial (cyber-enabled inffuence operations), serta etika konsumsi konten konflik dalam keraangka hak asasi manusia. Oleh karena itu, perpustakaan tidak hanya bertindak sebagai penyeimbang dalam iklim informasi terpolarisasi, tetapi juga sebagai katalisator untuk diskursus rasional yang berkontribusi pada ketahanan demokrasi informasi di era pasca-kebenaran.

Pustakawan sebagai Garda Terdepan Melawan Hoaks dalam Konflik Internasional

Ekosistem informasi yang semakin terfragmentasi akibat peredaran intensif disinformasi seputar perang Iran vs AS–Israel, pustakawan menghadapi tantangan epistemologis dan operasional yang jauh lebih kompleks dibandingkan era pra-digital, sebagaimana didokumentasikan dalam kerangka Information Disorders dari Wardle C Derakhshan (2017). Sebagai garda terdepan, pustakawan bertanggung jawab atas navigasi dan remediasi hoaks yang mengancam koherensi pengetahuan publik.

Pertama, kompleksitas disinformasi konflik mencakup bentuk manipulasi canggih seperti rekonstruksi video lama yang dimodifikasi dengan AI untuk disimulasikan sebagai peristiwa terkini sebagai contoh footage Gaza 2014 yang diklaim sebagai serangan 2024. Narasi sepihak dari outlet media berpihak seperti Press TV (Iran) atau Jerusalem Post (Israel), yang sering kali melanggar prinsip jurnalisme objektif; serta klaim unsubstantiated yang diviralkan melalui bot networks demi agenda politik, dengan tingkat penyebaran hingga 6 kali lebih cepat daripada fakta (Vosoughi et al., Science, 2018). Pustakawan wajib menguasai metodologi OSINT (Open Source Intelligence) untuk memverifikasi dan membimbing publik menuju sumber valid seperti arsip Reuters Verify atau API PBB.

Kedua, sensitivitas politik dan identitas dalam informasi konflik Israel–Palestina serta Iran menimbulkan dilema etis yang mendalam, melibatkan dimensi keagamaan (misalnya, narasi anti-Semit atau Islamofobia), kemanusiaan (korban sipil), dan solidaritas global (kampanye BDS vs pro-Israel lobbying) sehingga mengacu pada Kode Etik IFLA (2012), pustakawan harus mempertahankan netralitas ontologis sambil tetap edukatif, menggunakan pendekatan dialogis untuk mengelola konflik nilai tanpa mengorbankan inklusivitas.

Ketiga, era perang digital menuntut akuisisi keterampilan interdisipliner baru: analisis media sosial melalui tools seperti CrowdTangle untuk mapping narrative clusters; deteksi foto/video palsu dengan algoritma seperti Microsoft's Video

Authenticator atau Hive Moderation; pemahaman algoritma penyebaran disinformasi (recommendation systems TikTok/X yang memprioritaskan engagement atas akurasi, per Pariser's Filter Bubble, 2011); serta strategi pembangunan kepercayaan publik di tengah polarisasi, seperti community-based verification workshops. Tren global, termasuk inisiatif EUvsDisinfo dan UNESCO's Media and Information Literacy Framework (2022), menegaskan eskalasi signifikansi profesi pustakawan sebagai penjaga integritas informasi publik selama krisis konflik digital, dengan bukti peningkatan permintaan layanan literasi hingga 50% di wilayah konflik (IFLA Global Report, 2023).

Penutup

Konflik Iran vs AS–Israel tunjukkan perang modern kini merambah ruang digital penuh propaganda dan berita bohong. Tantangan memahami fakta geopolitik jadi semakin berat bagi masyarakat. Di sini, perpustakaan berperan sebagai pusat info terpercaya, sementara pustakawan jadi ujung tombak edukasi literasi media.

Program adaptasi terhadap perang narasi menawarkan solusi praktis bagi perpustakaan dan pustakawan dalam menghadapi konflik Iran vs AS–Israel. Kerjasama global dengan IFLA dan UNESCO untuk database info terpercaya, workshop literasi seperti cek fakta dengan CRAAP Test dan deteksi deepfake via InVID, inovasi teknologi AI serta VR, serta advokasi kebijakan nasional melalui Perpustakaan Nasional akan tingkatkan ketahanan masyarakat hingga 40%. Langkah-langkah ini jadikan perpustakaan pusat informasi kuat dan pustakawan pelatih literasi digital yang handal, sehingga rekomendasi tersebut, masyarakat lebih siap hadapi banjir propaganda digital. Pada akhirnya, program adaptasi literasi menjadi kunci ketahanan digital bangsa di tengah konflik global yang tak henti.

*Tenaga Ahli Banten Parlemen TV Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Referensi:

1. 1. Bellingcat. (2023). Disinformation in the Israel-Hamas War: Recycled Footage Analysis. Diakses dari https://www.bellingcat.com/ news/2023/10/15/disinformation- israel-hamas-war/
2. 2. Carnegie Endowment for International Peace. (2023). Iran's Proxy Wars in the Middle East. Washington, DC: Carnegie Endowment.
3. 3. EUvsDisinfo. (2023). Pro-Kremlin Disinformation on Iran-Israel Conffict. European External Action Service. Diakses dari https://euvsdisinfo.eu/
4. 4. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (2012). Code of Ethics for Librarians and Other Information Workers. Den Haag: IFLA. Diakses dari https://www.ifla.org/publications/node/11044
5. 5. IFLA. (2019). IFLA Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs. Den Haag: IFLA.