BERITA

Serang - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) saat ini tengah didorong menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bahkan mendukung dengan meluncurkan program Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, dan menjadikan tema “Literasi Untuk Kesejahteraan” sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional pembangunan manusia. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.

Menurutnya, salah satu upaya penting adalah mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. 

Transformasi perpustakaan memiliki peran signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mereka mampu mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. 

Selain menyediakan sumber-sumber bacaan informasi dan pengetahuan, lanjutnya, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk pemberdayaan social ekonomi masyarakat. 

“Demi mendukung tercapainya program tersebut, Perpusnas mengadakan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Layanan Perpustakaan kepada 450 desa dari 152 kabupaten di 32 provinsi penerima manfaat,” katanya, Selasa (5/6).

Ia menjelaskan, dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pemerintah dalam hal ini perpustakaan wajib menyesuaikan dengan kemajuan TIK yang terjadi saat ini. “Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan pelibatan masyarakat serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Usman Asshiddiqi Qohara, Kepala DPK Banten menyampaikan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, atau yang saat ini lebih sering disingkat TPBIS baru berjalan tiga tahun di Provinsi Banten. Namun manfaat dan dampak program ini telah dirasakan bukan hanya oleh pengelola perpustakaan tapi juga oleh masyarakat sekitar. “Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam program ini,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, khususnya pengeola perpustakaan desa dalam meningkatkan kualitas layanan serta inovasi program dalam rangka meningkatkan kontribusi perpustakaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim DPK.