ARTIKEL

Oleh : Diana Sri Mulyani*

Pendahuluan

Membaca dan menulis bukanlah sekadar aktivitas akademis yang terjadi di ruang-ruang berjilid sunyi. Pada masa penjajahan, literasi menjadi senjata intelektual yang mampu menumbuhkan kesadaran, menyebar gagasan pembaruan, dan menggerakkan semangat perjuangan. Bagi perempuan di era kolonial, literasi bukan hanya hak, tetapi alat strategis untuk membebaskan diri dari tirani budaya patriarki dan penjajahan asing.

Pada masa Hindia Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi perempuan. Mereka sebagian besar berada di luar lingkup sekolah formal, pendidikan hanya menjadi hak istimewa bagi perempuan dari kalangan priyayi atau mereka yang dekat dengan kebijakan kolonial (Wikipedia). Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan literasi yang memperkokoh struktur kekuasaan kolonial dan patriarki.

Namun, sejumlah perempuan visioner menentang keterbatasan itu. Salah satu sosok paling inspiratif adalah Raden Adjeng Kartini, yang meski terkungkung dalam aturan adat Jawa dan masa pingitan, belajar otodidak melalui korespondensi dan bacaan berbahasa Belanda. Surat-suratnya kemudian diterbitkan menjadi karya terkenal Letters of a Javanese Princess itu menjadi tonggak pemikiran emansipasi perempuan dan pendidikan (Wikipedia).

Tidak hanya Kartini, Dewi Sartika juga menjadi pelopor pendidikan perempuan dengan mendirikan Sakola Istri (kemudian Sakola Raden Dewi) pada tahun 1904—sekolah pertama yang menyediakan pendidikan dasar dan keterampilan hidup bagi perempuan pribumi (Wikipedia, Jurnas).

Di ranah jurnalisme, Rohana Kudus muncul sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Ia mendirikan surat kabar Soenting Melajoe, media yang menantang norma kolonial dan patriarkal lewat tulisan mengenai kesetaraan gender, pendidikan, serta kritik terhadap praktik kolonial yang menindas perempuan (Mubadalah, NU Online, Kompas).

Literasi sebagai Modal Perjuangan

Literasi, dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia, bukan hanya keterampilan teknis membaca dan menulis, tetapi juga menjadi fondasi bagi kesadaran politik, nasionalisme, dan pembentukan identitas bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa penguasaan literasi memberi peluang bagi rakyat terjajah untuk memahami realitas sosial-politik, mengkritisi ketidakadilan, dan merumuskan gagasan pembebasan.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, akses literasi sangat terbatas. Menurut Ricklefs, tingkat melek huruf penduduk pribumi pada awal abad ke-20 sangat rendah, terutama di pedesaan. Sistem pendidikan kolonial sengaja dirancang untuk mencetak tenaga kerja rendahan, bukan membentuk masyarakat kritis. Pendidikan dasar hanya menjangkau sebagian kecil anak-anak, dan lebih sedikit lagi bagi perempuan. Akibatnya, kemampuan membaca dan menulis menjadi privilese yang dimonopoli kalangan tertentu.

Namun, keterampilan ini justru menjadi modal perjuangan bagi segelintir orang yang berhasil menguasainya. Mereka memanfaatkan bacaan, baik koran, majalah, maupun buku untuk memperluas wawasan tentang dunia, termasuk gagasan nasionalisme yang mulai berkembang di Asia dan Eropa. Tulisan-tulisan yang beredar pada masa itu, seperti artikel di surat kabar Medan Prijaji atau Soenting Melajoe, tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertanyakan hegemoni kolonial dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kemerdekaan (Vickers, 2005).

Bagi para perempuan pejuang, literasi menjadi pintu masuk menuju ruang publik yang selama ini tertutup rapat. Mereka menulis artikel, pamflet, dan bahkan buku yang mengkritik ketidakadilan sosial. Misalnya, Rohana Kudus menggunakan Soenting Melajoe untuk mengkampanyekan pendidikan perempuan sebagai sarana pembebasan dari kebodohan dan penindasan (Mubadalah.id, 2023). Melalui tulisan, mereka melawan narasi kolonial yang menggambarkan perempuan pribumi sebagai pasif dan tidak berdaya.

Dengan demikian, membaca dan menulis pada masa perjuangan tidak sekadar aktivitas intelektual, tetapi merupakan bentuk perlawanan kultural terhadap hegemoni kolonial. Tulisan-tulisan yang lahir dari pena para pejuang, khususnya perempuan, menjadi senjata tanpa peluru, membangkitkan kesadaran, mengobarkan semangat, dan menyatukan tekad menuju kemerdekaan.

Tokoh Perempuan Pejuang Literasi

Sejarah kemerdekaan Indonesia kerap menyoroti perjuangan fisik dengan senjata, namun di balik itu, ada barisan perempuan yang berjuang di medan literasi, medan yang tidak kalah sengitnya. Mereka mengangkat pena, memanfaatkan media, dan membangun kesadaran publik melalui kata-kata. Berikut penulis cantumkan tiga tokoh perempuan yang menorehkan jejak mendalam di arena literasi dan kemerdekaan.

1. Rohana Kudus (1884–1972)

Dikenal sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Rohana Kudus mendirikan surat kabar Soenting Melajoe di Padang pada tahun 1911. Media ini menjadi wadah perempuan Minangkabau untuk menyuarakan pandangan mereka, sebuah terobosan besar pada masa ketika perempuan jarang terlibat di ruang publik. Melalui tulisannya, Rohana mengkritik ketidakadilan gender, mendorong pendidikan bagi perempuan, dan menyampaikan isu-isu sosial yang jarang disentuh pers arus utama (Mubadalah.id, 2023).

Rohana tidak hanya menulis, tetapi juga mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia yang fokus memberdayakan perempuan dengan keterampilan baca-tulis dan kerajinan tangan (Kompas.com, 2024). Di mata sebagian akademisi, seperti Taufik Abdullah (1996), Rohana adalah bukti bahwa gerakan perempuan di Indonesia tidak hanya diwakili oleh tokoh-tokoh Jawa seperti Kartini, tetapi juga tumbuh kuat di daerah lain dengan corak lokalnya.

Walaupun, sebagian peneliti menilai Rohana Kudus lebih merupakan aktivis sosial ketimbang pejuang politik, namun pandangan ini dikritik oleh penulis sejarah feminisme Indonesia seperti Susan Blackburn (2004), yang melihat bahwa setiap upaya perempuan untuk membuka akses pendidikan dan literasi di masa kolonial adalah tindakan politis, karena menantang struktur kekuasaan kolonial dan patriarkal.

2. S.K. Trimurti (1912–2008)

S.K. Trimurti adalah wartawan, aktivis pergerakan nasional, dan kelak Menteri Tenaga Kerja pertama Republik Indonesia. Sebelum terjun ke politik, Trimurti memanfaatkan dunia pers sebagai alat perlawanan. Ia menulis di berbagai surat kabar, termasuk Pesat dan Indonesia Raya, mengkritik kebijakan kolonial dan menyerukan kemerdekaan (Tempo.co, 2012).

Trimurti bahkan pernah dipenjara oleh Belanda karena tulisannya dianggap menghasut rakyat. Dalam perspektif akademik, seperti yang diungkapkan oleh Henk Schulte Nordholt (2011), karya-karya Trimurti menunjukkan bahwa jurnalisme di masa itu adalah arena politik terbuka, dan perempuan seperti dirinya mampu memanfaatkannya untuk menandingi dominasi laki-laki dalam dunia media.

Walaupun, Trimurti juga ada yang menyebut lebih dikenal karena karier politiknya pasca-kemerdekaan, sehingga kontribusinya di dunia literasi sering terlupakan. Namun, penelitian sejarah media Indonesia (Adam, 1995) menunjukkan bahwa perannya sebagai jurnalis sebelum kemerdekaan justru menjadi fondasi perjuangannya di kancah politik nasional.

3. Rasuna Said (1910–1965)

Beliau, dijuluki Singa Betina dari Minangkabau, Rasuna Said adalah penulis, orator, dan guru yang aktif menyebarkan gagasan anti-kolonialisme. Ia menulis artikel-artikel politik di media seperti Raya dan Menara Poetri, menuntut kesetaraan pendidikan dan mengkritik penindasan kolonial. Rasuna juga aktif sebagai pengajar di sekolah yang didirikan oleh organisasi Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), yang memadukan pendidikan umum dan agama (Afrianty, 2015).

Karena orasinya yang membakar semangat kemerdekaan, Rasuna sempat dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah kolonial pada 1932. Banyak akademisi melihat Rasuna sebagai contoh bagaimana literasi dan kemampuan retorika dapat dipadukan untuk membangun kesadaran politik. Sejumlah penulis sejarah menilai Rasuna lebih dikenal sebagai orator ketimbang penulis. Namun, penelitian terbaru (Nursyam, 2020) menunjukkan bahwa tulisan-tulisannya di media massa memiliki pengaruh yang tak kalah kuat dibanding pidatonya, karena mampu menjangkau pembaca lintas daerah, sesuatu yang tidak selalu dapat dicapai melalui orasi langsung.

Perpustakaan dan Ruang Baca sebagai Basis Gerakan

Perjuangan kemerdekaan Indonesia tak hanya digerakkan oleh teriakan di rapat umum atau dentuman senjata di medan pertempuran. Ada medan lain yang lebih senyap namun tak kalah menentukan yaitu ruang-ruang baca, baik yang bersifat formal maupun informal, tempat benih-benih kesadaran nasional disemai. Di awal abad ke-20, sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi pergerakan seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam mulai membangun perpustakaan sederhana. Koleksinya mungkin tak seberapa, namun isinya mengandung bahan peledak ideologis, buku sejarah dunia, karya sastra, dan terjemahan pemikiran tokoh anti-kolonial dari Asia hingga Eropa. Di Taman Siswa, misalnya, perpustakaan menjadi lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku. Ia adalah ruang diskusi, tempat guru dan murid membicarakan nasionalisme, hak-hak rakyat, dan cara membebaskan diri dari penindasan (Tsuchiya, 1987).

Semangat literasi tak hanya mengakar di ruang-ruang resmi. Di banyak daerah, rumah para tokoh pergerakan berubah menjadi perpustakaan rakyat. Aktivis seperti Haji Agus Salim dan Rasuna Said membuka pintu rumah mereka bagi siapa saja yang ingin membaca atau berdiskusi. Sementara itu, di Minangkabau, surau-surau yang awalnya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama menjelma menjadi gudang pengetahuan dunia. Dari sana, buku-buku yang dibawa dari Mekah, Kairo, dan Singapura, yang berisi gagasan reformasi sosial dan anti-penjajahan beredar di tangan pemuda-pemuda yang haus akan pembaruan (Dobbin, 1983).

Bagi banyak rakyat di luar pusat kota, akses ke perpustakaan fisik sangat terbatas. Di sinilah media cetak memainkan peran sebagai perpustakaan berjalan. Surat kabar seperti Medan Prijaji, Soenting Melajoe, dan Indonesia Raya tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga menyalurkan ide-ide kemerdekaan yang mengalir dari Sabang hingga Merauke. Satu eksemplar koran sering kali dibaca bergiliran, bahkan dibacakan keras-keras di warung kopi atau balai desa bagi mereka yang belum mampu membaca (Adam, 1995). Buku-buku terjemahan karya Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, atau tulisan Soekarno seperti Indonesia Menggugat beredar secara diam-diam, dibaca hingga lusuh, dan menjadi sumber keberanian untuk menentang otoritas kolonial.

Meski tingkat melek huruf pada masa itu relatif rendah, pengaruh perpustakaan dan media cetak tetap signifikan. Memang benar, seperti yang dicatat Ricklefs (2008), jumlah pembaca kala itu hanya sebagian kecil dari populasi. Tetapi para pembaca ini adalah agen perubahan yang terdiri dari guru, jurnalis, pemimpin organisasi yang kemudian menyebarkan gagasan kemerdekaan ke lapisan masyarakat lain. Peneliti literasi seperti Akman dan Rosidi menegaskan bahwa kekuatan literasi bukan terletak pada seberapa banyak orang yang membaca, melainkan pada bagaimana pembacanya menggunakan pengetahuan itu untuk menggerakkan perubahan sosial. Dengan demikian, perpustakaan, surau, rumah tokoh, dan lembaran media cetak bukan hanya sarana pendidikan, melainkan juga markas perjuangan, tempat di mana bangsa ini belajar merdeka jauh sebelum proklamasi dikumandangkan.

Literasi sebagai Senjata Tanpa Peluru

Pamflet-pamflet pergerakan nasional diedarkan secara sembunyi-sembunyi di pasar, stasiun, dan jalan-jalan kampung. Banyak di antaranya ditulis tangan atau diketik dengan mesin tik sederhana, lalu diperbanyak menggunakan teknik stencil atau cyclostyle agar bisa dibagikan dengan cepat (Adam, 1995). Artikel-artikel di surat kabar pergerakan seperti Medan Prijaji, Soenting Melajoe, dan Pikiran Ra’jat tidak hanya mengkritik kebijakan kolonial, tetapi juga mengajarkan rakyat tentang harga diri, keadilan, dan kebebasan.

Literasi ini berfungsi ganda, yaitu sebagai media pendidikan politik dan sebagai alat koordinasi. Dengan membaca artikel atau pamflet yang sama, buruh di Surabaya, guru di Padang, dan petani di Yogyakarta dapat merasakan keterhubungan dalam satu perjuangan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep imagined community yang dikemukakan oleh Benedict Anderson (1991), bahwa bangsa dibentuk melalui komunikasi massal yang memungkinkan orang-orang membayangkan diri mereka sebagai bagian dari satu kesatuan, meskipun tidak saling mengenal secara langsung.

Tulisan-tulisan ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk mengambil peran aktif dalam perjuangan. Rohana Kudus menulis di Soenting Melajoe untuk membangkitkan kesadaran perempuan Minangkabau tentang pendidikan dan kebebasan. S.K. Trimurti menggunakan media massa untuk memobilisasi buruh dan tani, bahkan ketika ia harus berhadapan dengan risiko penangkapan. Dalam konteks ini, literasi menjadi bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi juga bentuk keberanian politik yang menantang kekuasaan.

Pengaruh media literasi dalam menyatukan perjuangan rakyat terasa jelas menjelang proklamasi. Surat kabar dan pamflet menyebarkan kabar kekalahan Jepang dan peluang kemerdekaan, memicu gelombang rapat-rapat rakyat dan aksi massa di berbagai daerah (Kahin, 1952). Dari sudut pandang kolonial, kata-kata ini adalah ancaman yang tak bisa dipenjarakan, karena setiap pembacanya bisa menjadi pengganda pesan.

Penutup

Sejarah membuktikan bahwa literasi telah memberi kekuatan kepada perempuan Indonesia untuk menjadi agen perubahan di tengah keterbatasan ruang gerak dan tekanan penjajahan. Dari meja redaksi Soenting Melajoe hingga ruang-ruang baca di rumah para tokoh pergerakan, perempuan menggunakan membaca dan menulis sebagai alat untuk membentuk kesadaran kolektif, membangkitkan keberanian, dan mempersatukan rakyat.

Perjuangan perempuan seperti Rohana Kudus, S.K. Trimurti, dan Rasuna Said mengajarkan bahwa literasi bukan sekadar aktivitas akademis, tetapi bagian dari bela negara. Di tangan mereka, pena menjadi bambu runcing pikiran, kata-kata menjadi amunisi, dan buku menjadi medan tempur melawan kebodohan dan penindasan. Mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari keberanian untuk berpikir merdeka.

Kini, saat Indonesia mendekati usia 80 tahun kemerdekaannya, semangat itu perlu kita hidupkan kembali. Perpustakaan tidak boleh sekadar menjadi ruang sunyi penyimpan buku, tetapi harus menjadi pusat gerakan membaca yang memicu lahirnya ide-ide pembaharuan. Gerakan literasi harus kembali menjadi denyut nadi bangsa, mendorong lahirnya generasi yang cerdas, kritis, dan berani memperjuangkan kebenaran.

Karena kemerdekaan bukan hanya warisan, melainkan amanah yang harus terus dibela. Dan di era ini, salah satu cara terbaik untuk membelanya adalah dengan membaca, menulis, dan membagikan pengetahuan, sebab seperti yang dibuktikan para perempuan pejuang literasi, kata-kata yang tepat bisa menggerakkan sejarah.

*Penulis adalah guru honorer PAUD di Kab. Pandeglang

Daftar Pustaka

1. Adam, A. (1995). The Press and the State in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

2. Afrianty, D. (2015). Women and Sharia Law in Northern Indonesia: Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh. Routledge.

3. Akman, A., & Rosidi, A. (2010). Literasi dan Perubahan Sosial di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

4. Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

5. Blackburn, S. (2004). Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge University Press.

6. Dobbin, C. (1983). Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847. London: Curzon Press.

7. Kahin, G. M. T. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press

8. Kompas.com. (2024). Rohana Kudus, Wartawan Perempuan Pertama di Indonesia. Diakses dari: https://www.kompas.com/stori/read/2024/07/20/210000579

9. Mubadalah.id. (2023). Jejak Pena Perjuangan Rohana Kudus. Diakses dari: https://mubadalah.id/jejak-pena-perjuangan-rohana-kudus/

10. Nordholt, H. S. (2011). Decentralization and Democracy in Indonesia. Singapore: ISEAS.

11. Nursyam. (2020). Perempuan Minangkabau dan Pergerakan Nasional. Jurnal Sejarah dan Budaya, 14(2), 133–150.

12. Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

13. Taufik Abdullah. (1996). Sejarah dan Masyarakat. Jakarta: LP3ES.

14. Tempo.co. (2012). SK Trimurti, Perempuan Tangguh dari Pers ke Politik.

15. Tsuchiya, K. (1987). Democracy and Leadership: The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press.

16. Vickers, A. (2005). A History of Modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.